Forum Event Jawa Timur menemui Kadin Jatim setelah kinerja dan omzet industri event dilaporkan anjlok hingga 65 persen pada kuartal pertama 2026. Tekanan ini mulai memukul perusahaan, pekerja lepas, dan rantai ekonomi kreatif di daerah.

Perwakilan Forum Event Jawa Timur saat bersilaturahmi dengan Kadin Jawa Timur di Graha Kadin Jatim, Surabaya. Kunjungan ini diinisiasi oleh Backstagers DPD Jawa Timur.

SURABAYA, 28 April 2026: Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah mulai memukul keras industri event di Jawa Timur. Sektor yang selama ini menjadi penggerak aktivitas kreatif, promosi daerah, MICE, UMKM, hingga jasa pendukung pariwisata itu dilaporkan mengalami kontraksi tajam pada awal 2026.

Tekanan tersebut tidak lagi berhenti pada penurunan agenda kegiatan. Sejumlah pelaku usaha event mulai melakukan pengurangan karyawan dan merampingkan struktur perusahaan untuk bertahan hidup. Kondisi ini menjadi salah satu isu utama yang dibawa Forum Event Jawa Timur saat bersilaturahmi dengan Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Senin (27/4/2026).

Kunjungan Forum Event Jawa Timur tersebut diinisiasi oleh Backstagers DPD Jawa Timur dan diikuti lima asosiasi industri event, yaitu Forum Backstagers Indonesia Jatim, Ivendo Jatim, Asperapi Jatim, Rental Indonesia, dan Event Owners. Pertemuan ini menjadi ruang bersama untuk menyampaikan kondisi terbaru industri event yang kembali tertekan setelah sempat pulih pascapandemi.

Kontraksi 65 Persen, Industri Mulai Tahan Napas

Ketua DPD Forum Backstagers Indonesia Jawa Timur, Lukman Sadaya, mengatakan dampak efisiensi anggaran terasa sangat signifikan terhadap kinerja industri event. Berdasarkan data kuartal pertama 2026, penurunan kinerja dan omzet mencapai 65 persen.

“Kuartal pertama ini penurunannya sampai 65 persen, baik dari sisi kinerja maupun omzet. Ini angka yang sangat besar. Jangan sampai di kuartal kedua nanti pelaku industri event kembali menjual aset seperti saat Covid.” Lukman Sadaya, Ketua DPD Forum Backstagers Indonesia Jawa Timur

Lukman mengingatkan agar tekanan yang terjadi pada kuartal pertama tidak berlanjut menjadi gelombang krisis baru bagi pelaku usaha event. Ia khawatir, jika situasi tidak segera mendapat perhatian, banyak pelaku usaha terpaksa kembali menjual aset sebagaimana terjadi pada masa pandemi Covid-19.

“Jangan sampai di kuartal kedua nanti kami sampai menjual aset lagi seperti saat Covid. Waktu itu banyak yang menyerah dengan industri ini. Pasca Covid kami mulai punya napas baru, tapi dengan efisiensi ini napas kami kembali terengah-engah.” Lukman Sadaya

Salah satu dampak paling nyata terlihat pada struktur tenaga kerja perusahaan event. Jika sebelumnya satu perusahaan dapat memiliki 20 hingga 25 karyawan in-house, kini rata-rata hanya tersisa 2 hingga 4 orang. Penurunan jumlah karyawan tersebut diperkirakan mencapai 60 sampai 70 persen.

Selain karyawan tetap, pekerja lepas juga menjadi kelompok yang paling cepat terdampak. Dalam industri event, pekerja freelance memiliki peran vital di area produksi, panggung, dokumentasi, teknis, desain, talent handling, hospitality, dekorasi, transportasi, hingga operasional lapangan.

Backstagers : Event Bukan Pemborosan

Sekretaris Daerah Backstagers Jawa Timur, Toufan Widhi Hatmoko, menegaskan bahwa industri event tidak tepat jika hanya dipandang sebagai pos pengeluaran. Menurutnya, event merupakan mesin ekonomi kreatif yang menghubungkan banyak sektor sekaligus menciptakan transaksi riil di lapangan.

“Kami ini bukan hanya tenaga informal, tapi tenaga ahli. Event juga bukan pemborosan, tapi punya dampak ekonomi besar dengan multiplier effect yang luas.” Toufan Widhi Hatmoko, Sekretaris Daerah Backstagers Jawa Timur

Toufan menyebut, satu event dapat menggerakkan banyak subsektor, mulai dari perhotelan, transportasi, makanan dan minuman, UMKM, talent, desain, dekorasi, rental peralatan, produksi audio visual, hingga tenaga kreatif. Karena itu, efisiensi anggaran yang berdampak pada penghentian atau pengurangan kegiatan event berpotensi ikut menekan ekonomi kreatif secara lebih luas.

Berdasarkan data 2025 yang disampaikan dalam forum tersebut, sekitar 1,2 juta tenaga kerja di Jawa Timur menggantungkan hidup pada industri event dan sektor turunannya. Angka ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap event tidak hanya berdampak pada event organizer, tetapi juga pada jejaring ekonomi rakyat yang bekerja di sekitar penyelenggaraan kegiatan.

Masalah KBLI dan Roadmap Industri

Ketua DPD Industri Event Indonesia atau Ivendo Jatim, Eko Febri, turut menyoroti persoalan klasifikasi usaha yang masih belum jelas. Menurutnya, pelaku industri event masih sering mengalami kebingungan dalam menentukan induk usaha, terutama terkait KBLI dan kategori pada aplikasi procurement.

“KBLI sampai sekarang kami masih bingung mau menginduk ke mana dengan aturan yang baru. Di aplikasi procurement, kategori kami juga masih bias.” Eko Febri, Ketua DPD Industri Event Indonesia Jatim

Eko menilai kejelasan roadmap industri event menjadi penting agar pelaku usaha memiliki arah yang lebih pasti. Kepastian tersebut dibutuhkan bukan hanya untuk kepentingan administrasi, tetapi juga untuk membangun standar industri, profesionalisme, akses pasar, dan keberlanjutan usaha.

Isu nomenklatur, standarisasi, dan klasifikasi usaha juga menjadi perhatian Backstagers Jatim. Sebab, tanpa posisi yang jelas dalam struktur kebijakan, industri event berisiko terus diperlakukan sebagai sektor tambahan, padahal kontribusinya bersifat multisektoral dan langsung terasa di banyak lapisan ekonomi.

Kadin Jatim Dorong Pemerintah Perhatikan MICE

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menilai Industri Event dan MICE memiliki peran strategis dalam perekonomian. Ia menegaskan bahwa sektor ini tidak semestinya dimasukkan ke dalam anggaran yang terkena efisiensi secara general karena sektor ini mendukung banyak industri lain, termasuk UMKM.

Adik juga menyebut pengurangan anggaran saat ini terjadi sekitar 60 persen di berbagai level pemerintahan. Karena itu, ia mendorong pelaku industri event untuk lebih adaptif terhadap arah kebijakan nasional, seperti pangan, energi, green economy, pengembangan SDM, digital, dan kreativitas dalam Industri Event dan MICE.

Selain itu, Kadin Jatim mendorong pelaku industri event semakin profesional dalam menyusun proposal kegiatan. Proposal diharapkan tidak hanya menjelaskan konsep acara, tetapi juga memuat potensi transaksi, dampak turunan, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Kadin Jawa Timur akan menyusun pernyataan resmi untuk mendorong perhatian pemerintah terhadap sektor Industri Kreatif. Pernyataan ini diharapkan dapat memperkuat posisi industri event sebagai bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Alarm bagi Ekonomi Kreatif Jawa Timur

Kunjungan Forum Event Jawa Timur ke Kadin Jatim menjadi alarm bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dilihat hanya dari sisi penghematan belanja. Di lapangan, pemangkasan kegiatan dapat berujung pada kontraksi usaha, pengurangan karyawan, hilangnya pekerjaan freelance, dan melemahnya ekosistem ekonomi kreatif.

Backstagers DPD Jatim bersama asosiasi industri event lainnya berharap pemerintah dapat membaca kembali dampak kebijakan efisiensi secara lebih proporsional. Sebab, ketika event berhenti bergerak, banyak sektor ikut kehilangan panggung ekonomi.